Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah

---

Persyaratan Administrasi

| Download

1. Fotocopy NPWP, 1 (satu) lembar
2. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Tetangga, bermaterai 10.000
3. Fotocopy KTP, 2 (dua) lembar
4. Fotocopy Bukti Setor / Bayar Pajak Reklame Tahun Berjalan
5. Fotocopy KK, 1 (satu) lembar (bila belum memiliki NPWP)
6. Bukti Pelunasan PBB, 1 (satu) lembar dibuktikan dengan Dokumen Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)

---

Alur & Prosedur Pelayanan

1. DPM-PTSP melalui Front Office mendaftarkan pemohon di OSS (oss.go.id)
2. Front Office mendaftarkan kegiatan usaha yang diinginkan pemohon di Aplikasi OSS
3. NIB / Sertifikat Standar terbit dan dicetak
4. NIB / Sertifikat Standar diserahkan kepada pemohon

---

Waktu Proses

2 Hari

---

Biaya Layanan

Gratis

---

Masa Berlaku

Mengacu pada Kegiatan Usaha