Izin Toko Obat

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan


Persyaratan Administrasi
| Download

  1. Data sarana, prasarana dan peralatan
  2. Foto Papan nama Toko Obat dan posisi pemasangannya
  3. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Toko Obat, memuat paling sedikit terdiri dari: (1) Informasi tentang SDM Toko Obat, meliputi: Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab, Direktur (untuk pelaku usaha non perseorangan), TTK lain dan/atau asisten tenaga kefarmasian dan/atau tenaga administrasi jika ada. (2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat
  4. Data Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) penanggung jawab WNI (KTP, STR TTK, dan SIP TTK)
  5. Jumlah TTK dan tenaga lain disesuaikan dengan jam operasional
  6. Surat permohonan dari pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan (pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)
  7. Surat perjanjian kerjasama dengan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang dilengkapi materai (untuk pelaku usaha Toko Obat nonperseorangan)
  8. Dokumen SPPL
  9. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)
  10. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)
  11. Self-assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
  12. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
  13. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi toko obat melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id)
  14. Bukti pembayaran PAD
  15. Informasi geotag Toko Obat
  16. Informasi terkait lokasi Toko Obat
  17. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat
  18. Seluruh TTK harus memiliki Surat Izin Praktik


Alur & Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon Registrasi dan Mengajukan permohonan di Aplikasi OSS (oss.go.id)
  2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke DPMPPTSP Kabupaten Nias melalui Front Office
  3. Berkas Permohonan diterima dan di Verifikasi
  4. Front Office mencetak bukti tanda terima dokumen dan diserahkan kepada Pemohon
  5. Front Office menyerahkan dokumen ke Back Office
  6. Back Office melanjutkan pengentrian data
  7. Kepala Seksi melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
  8. Back Office melakukan penjadwalan tinjauan lapangan
  9. Tim Teknis mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap hasil peninjauan lapangan
  10. Jika Tim Teknis merekomendasikan maka permohonan akan diteruskan untuk ditetapkan, jika tidak maka permohonan akan dikembalikan ke Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon
  11. Kepala Bidang Menetapkan Permohonan
  12. Back office melakukan percetakan draft izin
  13. Dokumen di Paraf secara bertahap oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
  14. Dokumen di tanda tangani secara manual oleh Kepala Dinas
  15. Dokumen di kembalikan ke Back Office untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik
  16. Back Office melakukan percetakan dokumen yang telah di tanda tangani secara elektronik
  17. Dokumen diserahkan ke Front Office
  18. Front Office menyerahkan dokumen ke Pemohon, dan mencetak tanda terima izin


Waktu Proses

9 Hari


Biaya Layanan

Gratis


Masa Berlaku

5 Tahun