Sertifikat Standar - Klinik Swasta

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan


Persyaratan Administrasi
| Download

  1. Fotocopy KTP Pemilik / Direktur, 1 (satu) lembar
  2. Fotocopy Akta Notaris Pendirian jika berbentuk Badan Usaha (Yayasan/PT/dll), 1 (satu) lembar
  3. Fotocopy AHU yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Ham Jika berbentuk Badan Usaha (Yayasan/PT/dll), 1 (satu) lembar
  4. Fotocopy NPWP Pemilik / Badan Usaha, 1 (satu) lembar
  5. Self Assessment Klinik, 1 (satu) dokumen
  6. Perjanjian Kerjasama Pengolahan Limbah B3, 1 (satu) dokumen
  7. Profil Klinik, 1 (satu) dokumen
  8. Daftar sarana, prasarana, bangunan, peralatan dan daftar obat-obatan dan bahan habis pakai, 1 (satu) dokumen
  9. Daftar SDM sesuai dengan kewenangan dan kompetensi dan struktur organisasi, 1 (satu) dokumen
  10. Daftar jenis pelayanan kesehatan pada Klinik, 1 (satu) dokumen
  11. Dokumen Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik, 1 (satu) dokumen
  12. Fotocopy Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
  13. Fotocopy NIB, 1 (satu) lembar
  14. Bukti Pelunasan PBB, 1 (satu) lembar dibuktikan dengan Dokumen Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD)


Alur & Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon Registrasi dan Mengajukan permohonan di Aplikasi OSS (oss.go.id)
  2. Kepala Bidang Menetapkan Permohonan
  3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke DPMPPTSP Kabupaten Nias melalui Front Office
  4. Berkas Permohonan diterima dan di Verifikasi
  5. Front Office mencetak bukti tanda terima dokumen dan diserahkan kepada Pemohon
  6. Front Office menyerahkan dokumen ke Back Office
  7. Back Office melanjutkan pengentrian data
  8. Kepala Seksi melakukan Verifikasi Kelengkapan Dokumen
  9. Back Office melakukan penjadwalan tinjauan lapangan
  10. Tim Teknis mengeluarkan Rekomendasi Teknis terhadap hasil peninjauan lapangan
  11. Jika Tim Teknis merekomendasikan maka permohonan akan diteruskan untuk ditetapkan, jika tidak maka permohonan akan dikembalikan ke Front Office untuk disampaikan kepada Pemohon
  12. Back office melakukan percetakan draft izin
  13. Dokumen di Paraf secara bertahap oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris
  14. Dokumen di tanda tangani secara manual oleh Kepala Dinas
  15. Dokumen di kembalikan ke Back Office untuk dilakukan penandatanganan secara elektronik
  16. Back Office melakukan percetakan dokumen yang telah di tanda tangani secara elektronik
  17. Dokumen diserahkan ke Front Office
  18. Front Office menyerahkan dokumen ke Pemohon, dan mencetak tanda terima izin


Waktu Proses

20 Hari


Biaya Layanan

Gratis


Masa Berlaku

5 Tahun